BeritaPali.com Berita Populer Terbaru Kabupaten Pali
Pali, BeritaPali – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bersama PT Danqing Citra PTS serta stakeholder terkait lainnya, terus mendalami dan menindak lanjuti tuntutan warga yang terkena lintasan survei Seismik 3D di area Pertamina zona 4 Field Adera hasil demo di gedung DPRD PALI pada Selasa (30/05/2023).
Dalam tuntutan tersebut, warga menginginkan acuan ganti bukan Pergub Nomor 14 Tahun 2017 karena tidak relevan lagi, dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Maka itu, Drs Soemarjono Wakil Bupati Kabupaten PALI, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mencari formula terkait tuntutan warga yang terkena lintasan seismik 3D PHR zona 4 adera.
Karena menurutnya, survei seismik 3D Pertamina merupakan proyek strategis nasional yang di payungi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dan itu sepenuhnya menjadi wewenang pusat.
Jelasnya, daerah hanya ditugasi untuk menyukseskan survei tersebut. Oleh karena itu, Pemda PALI mendukung sepenuhnya pencarian sumur-sumur baru minyak di Bumi Serepat Serasan ini.
“Untuk itu, saya meminta pihak perusahaan, agar bisa menjamin pembayaran ganti rugi diwujudkan hitam di atas putih agar kepercayaan masyarakat terjamin. Dan warga menginginkan bayar diawal itu soal kepercayaan masyarakat. Artinya kalo saya pribadi optimis PT Danqing Citra akan komitmen dengan kesepakatan,” katanya saat di wawancarai di Rapat koordinasi (rakor) pembahasan ganti rugi lahan warga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten PALI bersama PT Danqing Citra PTS di aula Kantor Bupati Setempat, Rabu (31/5/2023).
Soemarjono juga menambahkan, bahwa proyek seismik 3D di bumi serepat serasan harus didukung agar pencarian sumur baru berhasil karena kalau berhasil yang menikmati kita juga.
Sementara itu, Perwakilan PT Danqing Citra PTS yang tak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa pihaknya menjamin pembayaran sebagaimana regulasi aturan yang ada dan yang terkena lintasan seismik, berikut lobang akan dibayar sesuai aturan yang ada.
“Intinya Pertamina dan Danqing mengikuti aturan yang ada dan berlaku saat ini. Jika ada peraturan terbaru, maka kita akan mengikuti,”ungkapnya.
Dan semua uang yang dikeluarkan harus bisa dipertanggung jawabkan, sambungnya, karena akan ditagihkan kepada negara, sehingga perlu acuan peraturan berlaku.
Sebagian besar pemilik lahan sebenarnya menerima Pergub No 40 tahun 2017, namun hanya sedikit yang tidak menerima.
“Proyek seismik merupakan proyek strategis nasional yang tidak bisa dihentikan, jika tidak ada faktor major even,” pungkasnya.
(Rahasmin/Tim).
