BeritaPali.com Berita Populer Terbaru Kabupaten Pali
Beritapali.com |Palembang – Setelah melakukan unjukrasa di Mapolda Sumsel beberapa hari lalu, kini Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat (Gemapela) kembali berunjukrasa ke Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumbagsel yang berada di Gedung Bank Sumsel Babel, Jalan Gubernur H Bastari, Jakabaring, Palembang.
Dikawal ketat pihak kepolisian dan Satuan Pengamanan (Satpam) dari Gedung Bank Sumsel Babel itu sendiri, unjukrasa dihadiri oleh puluhan massa terdiri dari mahasiswa dan pemuda yang berlangsung aman dan kondusif.
Dimas Rahmatullah selaku Koordinator Aksi mengatakan, pihaknya ingin agar SKK Migas Perwakilan Sumbagsel mengetahui dan mengevaluasi wilayah kerja Pertamina EP Limau Field Kabupaten Lahat.
“Saudara kami inisial “KA” melakukan aktivitas diatas lahan bersertifikat miliknya, dan itu di klaim oleh Pertamina masuk wilayah kerja mereka. Namun, sampai sekarang SKK Migas tidak bisa memberikan penjelasan kalau Lahan tersebut masuk wilayah kerja Pertamina,” ujar Dimas, Kamis (11/12/2025).
Lanjut kata Dimas, setelah dilakukan mediasi melalui 5 orang perwakilan dari Gemapela, pihak dari SKK Migas mengatakan, akan melakukan pemanggilan terhadap Pertamina EP Limau Field untuk menanyakan apa alasan “KA” dilaporkan dan hubungannya dengan Wilayah Kerja.
Masih kata Dimas, ketika pihak Pertamina tidak bisa membuktikan kalau lahan yang di kelola oleh “KA” masuk wilayah kerja Pertamina, maka Gemapela akan ke Mabes Polri untuk menyuarakan masalah dugaan kriminalisasi oleh Polres Lahat yang diduga atas permintaan Pertamina EP Limau Field.
“Karena ini awalnya dari Lahat maka dalam menyuarakan di Mabes Polri nanti, kami akan menyatakan kalau Kapolres Lahat menerima laporan dari Pertamina secara serampangan yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban,” imbuh Dimas.
Lanjut Dimas, sangat disayangkan, kenapa disaat Presiden Prabowo membentuk tim Reformasi Polri, tapi di Lahat masih ada kesewenang-wenangan dalam penegakkan hukum khususnya masalah pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yaitu minyak.
(CH)
