KPK Nusantara Geruduk ESDM dan Mabes POLRI, Desak APH Berantas Tambang Ilegal di Lahat

Jakarta | Beritapali.com _ Puluhan massa dari Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (LSM KPK Nusantara) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (31/01/2025).

Mereka mendesak transparansi terkait dugaan tambang ilegal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang diduga beroperasi tanpa izin.

Koordinator Lapangan, Qadar Loilatu, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan aktivitas pertambangan batu bara di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dugaan ini muncul setelah masyarakat melaporkan adanya penambangan tanpa izin.

“Kami sudah turun ke lokasi dan mendapati adanya dugaan aktivitas tambang di luar area izin perusahaan mana pun,” ujar Qadar saat berorasi di depan Kementerian ESDM.

LSM KPK Nusantara kemudian meminta klarifikasi terkait status dan masa berlaku IUP PT. PHL, salah satu perusahaan yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.

Namun, setelah lebih dari 14 hari kerja, Kementerian ESDM belum memberikan jawaban yang jelas.

“Kami kecewa dengan sikap Kementerian ESDM. Berkas kami katanya tercecer, ini tidak masuk akal. Kami menduga ada upaya melindungi tambang ilegal ini,” tegas Qadar.

Karena tidak mendapatkan respons memuaskan dari Kementerian ESDM, massa LSM KPK Nusantara bergerak ke Mabes Polri.

Mereka menyerahkan laporan resmi terkait dugaan tambang ilegal di Kabupaten Lahat.

Laporan ini diterima langsung oleh Divisi Humas Mabes Polri yang berjanji akan menindaklanjutinya.

“Kami berharap Mabes Polri segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan ini,” ujar Talib Loilatu, koordinator aksi.

LSM KPK Nusantara menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan.

Dalam aksi ini, LSM KPK Nusantara mengajukan tiga tuntutan, yakni: meminta Kementerian ESDM untuk transparan terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Lahat, meminta POLRI segera menyelidiki dugaan tambang ilegal yang beroperasi di luar wilayah IUP, dan mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan tanpa izin untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan massa.

Namun, Divisi Humas Mabes Polri memastikan bahwa laporan ini akan segera diteruskan ke wilayah hukum terkait untuk ditindaklanjuti. (Cha/Rilis)