Pemangkasan BPJS PALI,Golkar : Defisit Anggaran Jangan Jadikan Alasan Untuk Abaikan Tanggung Jawab Pemerintah 

PALI , KP/beritapali.com–– Efisiensi anggaran tahun 2026 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tak lagi sekadar wacana teknokratis. Ia kini menjelma menjadi cermin kepemimpinan daerah—dan sayangnya, menurut banyak pihak, pantulan yang terlihat justru buram.

Keputusan pemerintah daerah memangkas kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 40.499 warga dinilai sebagai langkah ekstrem yang menjadikan rakyat kecil sebagai korban pertama dari krisis fiskal. Alih-alih menyentuh belanja yang tidak produktif, kebijakan tersebut justru menyasar hak paling mendasar: akses kesehatan.

Kebijakan ini memicu perlawanan politik terbuka dari Partai Golkar. Bagi Golkar, pemangkasan BPJS bukan sekadar persoalan angka anggaran, melainkan soal arah keberpihakan pemerintah daerah di tengah tekanan ekonomi yang kian berat.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten PALI, Suarno, SE, yang juga anggota DPRD PALI, menegaskan bahwa defisit anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab negara terhadap hak hidup rakyat.

“Krisis ekonomi tidak boleh dibayar dengan mengorbankan hak hidup masyarakat. Kesehatan bukan beban anggaran, tapi kewajiban negara. Ketika rakyat kecil jadi korban pertama, itu alarm keras kegagalan kepemimpinan,” tegas Suarno dalam pernyataan resmi Fraksi Golkar DPRD PALI.

Menurut Suarno, kebijakan tersebut justru menunjukkan kegagapan pemerintah daerah dalam mengelola krisis fiskal. Seharusnya, kata dia, efisiensi dilakukan dengan membenahi tata kelola keuangan, menekan belanja birokrasi, serta memangkas pengeluaran seremonial yang minim dampak langsung bagi masyarakat.

“Kalau efisiensi dimulai dari rakyat, itu bukan keberanian—itu ketidakmampuan. Yang harus dipangkas adalah pemborosan birokrasi, bukan hak kesehatan masyarakat,” ujarnya dengan nada keras.

 

Sikap ini diperkuat oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD PALI, Maulani, A.B. Ia menilai pemangkasan BPJS berpotensi memperlebar ketimpangan dan ketidakadilan sosial, terutama ketika kondisi ekonomi justru meningkatkan risiko sakit di kalangan masyarakat rentan.

Maulani menegaskan, jaminan kesehatan adalah hak konstitusional yang tidak boleh dinegosiasikan dengan alasan apa pun.

“Dalam situasi sulit, rakyat seharusnya menjadi pihak pertama yang dilindungi, bukan dikorbankan. Jika hak dasar gagal dijaga, publik berhak mempertanyakan arah kebijakan dan kapasitas kepemimpinan daerah,” tegasnya.

Partai Golkar DPRD PALI memastikan akan mengawal kebijakan anggaran secara ketat dan kritis. Golkar menegaskan kesiapan berada di garis depan membela kepentingan masyarakat serta menolak setiap kebijakan yang menjadikan defisit anggaran sebagai dalih untuk menggerus hak-hak dasar rakyat. (anas)