PAD Tidak Mencapai Target, Lembaga SIRA, PST dan SBC Minta Walikota Evaluasi Kepala Bapenda Kota Palembang

Beritapali.com |Palembang – massa gabungan dari aliansi Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Situasi Pemerhati Terkini (PST) dan Sumsel Budget Center (SBC) gelar aksi demo di Depan Kantor Walikota Palembang, Kamis (8/1/2026).

Aksi tersebut digelar terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2025 yang hanya terserap 85 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 1.8 Triliun.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi Iqbal SH yang menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung program pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dibawah kepemimpinan Ratu Dewa dan Prima Salam.

“Aksi demo yang kita lakukan sebagai kontrol sosial terkait gagalnya kinerja Kepala Bapenda Kota Palembang dalam penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025,” tegasnya.

Oleh karena itu pihaknya mendukung Walikota Palembang mengevaluasi jajaran tinggi pejabat Bapenda Kota Palembang, karena capaian PAD Tahun 2025 hanya tercapai 85 persen.

“Penyerapan PAD yang tidak maksimal mencerminkan buruknya kinerja jajaran Bapenda Palembang dalam mengemban tugas yang telah di amanahkan dalam mengelola, memungut, dan mengawasi PAD seperti pajak daerah dan retribusi,” ujarnya Sandi.

Menurut Sandi, rendahnya serapan PAD ini merupakan wujud dari tata kelola kebijakan yang buruk atau memang para pejabatnya yang tidak mampu bekerja dengan baik, yang pada akan berdampak negatif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

“Mencermati situasi ini, hari ini kami menggelar aksi damai yang kesekian kalinya guna mengingatkan Pemerintah Kota Palembang agar tidak main-main terkait serapan anggaran yang menjadi jantung pembangunan daerah,” ucapnya.

Mengingat PAD memegang peranan krusial dalam mendukung terwujudnya program-program pemerintah kota Palembang, maka dia sampaikan beberapa tuntutan dalam aksi demo tersebut.

“Kami mendukung Walikota Palembang untuk secepatnya mencopot Kepala Bapenda Kota Palembang yang telah gagal dalam memaksimalkan capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Palembang yang merupakan sumber vital pembangunan,” ungkapnya Sandi.

Selain itu pihaknya juga mendesak Pemkot Palembang untuk tidak memberikan UP (upah pungut) kepada para Pejabat Bapenda Kota Palembang sebagai bentuk pertanggung jawaban karena telah gagal dalam memaksimalkan PAD Kota Palembang yang hanya mencapai 85 persen.

“Oleh karena itu kami berharap Pemkot agar segera lakukan perombakan dan ganti Kepala Badan, Kabid PBB BPHTB, Kabid P4D, Kabid PDL dan seluruh UPTD Bapenda Kota Palembang dengan yang lebih berkompeten dan professional,” pintanya Sandi.

Aksi tersebut disambut baik oleh Walikota Palembang yang diwakili Staf Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Investasi, Riza Pahlevi yang mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan hari ini merupakan aspirasi yang luar biasa.

“Kami akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang terbaik atas aspirasi yang disampaikan hari ini dan kami akan menyampaikan langsung kepada Walikota Palembang,” ujarnya.

“Terkait bagaimana hasilnya, tentunya kami dari Pemkot Palembang, baik Walikota, Sekda dan Bapenda akan mencoba mengkaji aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan melalui aksi hari ini,” tutupnya Riza (CH/Rilis).