GAASS Jakarta Desak KPK RI Segera Periksa Dinasti Gubernur Sumsel

Beritapali.com |Jakarta _ Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada Senin (08/12/2025).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial terhadap dugaan ketidakwajaran dalam tata kelola anggaran serta indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Yusuf Wicaksono menyampaikan sejumlah tuntutan dan menyerukan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan menyeluruh atas berbagai indikasi penyimpangan anggaran yang diduga melibatkan keluarga Gubernur Sumatera Selatan.

Adapun tuntutan yang disampaikan GAASS meliputi:

1. Mendesak pemeriksaan dana hibah PMI Sumsel, mengingat pengelolaan anggaran lembaga tersebut dinilai tidak transparan dan memerlukan klarifikasi mendalam. GAASS menyoroti bahwa Ketua PMI Sumsel merupakan istri Gubernur Sumatera Selatan, sehingga potensi konflik kepentingan perlu ditelusuri.

2. Meminta KPK memeriksa Direktur RSUD Siti Fatimah, atas dugaan permasalahan tata kelola internal rumah sakit. GAASS menekankan pentingnya penelusuran karena yang bersangkutan merupakan menantu gubernur.

3. Menyerukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumsel, khususnya menyangkut isu penggunaan fasilitas, villa, dan aset daerah yang berkembang di ruang publik dan dinilai perlu memperoleh kejelasan hukum.

4. Menggugat audit dana hibah Fornas Kormi Sumsel, guna memastikan akuntabilitas anggaran. GAASS menyoroti bahwa Ketua Fornas Sumsel merupakan anak dari Gubernur Herman Deru, sehingga aspek transparansi dan potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi perhatian serius.

GAASS menegaskan bahwa aksi ini merupakan upaya mendorong penegakan supremasi hukum, transparansi anggaran, serta tata kelola pemerintahan yang bersih di Sumatera Selatan.

Mereka menekankan bahwa, sikap kritis tersebut adalah bagian dari tanggung jawab moral dan kontrol sosial untuk menjaga integritas lembaga publik maupun organisasi masyarakat.

“Kami meminta KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk tidak menunda langkah-langkah pemeriksaan, demi memastikan kejelasan, kepastian hukum, serta mencegah potensi terjadinya praktik KKN dalam lingkup pemerintahan daerah,” ujar Korlap Yusuf.

GAASS juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan kembali menggelar aksi di NasDem Tower dan Kantor Kejagung RI.

 

(CH/Rilis)